uu pengadaan tanah. Glosarium. uu pengadaan tanah

pengadaan/pengelolaan tanah dari Bank Umum. Ini berarti untuk pembebasan lahan juga ada harus ganti rugi yang diberikan. Pada umumnya di UU Cipta Kerja kepentingan umumnya adalah untuk kegiatan bisnis seperti kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, dan proyek prioritas yang ditetapkan oleh Presiden. 55/1993, menyatakan bahwa : “pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwaCreated Date: 2/18/2021 10:41:57 PMPengaturan pengadaan tanah dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. 10/2016 disebut hak komunal, eksistensi hak komunal terlihat dalam UU Pengadaan tanah dalam penjelasan Pasal 40 UU No. Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diatur dengan Peraturan Presiden. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tersebut merujuk pada UU Nomor 28 Tahun 2002. Desriko, Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia, kepada Mongabay, mengatakan, surat keputusan ini mendasari BPN Batang membebaskan lahan melalui penerapan UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sisa tanah yang belum selesai pengadaannya dalam proses Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengadaannya diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU ini Pasal 58 Peraturan Peralihan •Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan diselesaikan paling lambat sampai. Pasal 32 UU 2/2012. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dijelaskan lebih lanjut mengenai fungsi sosial yang melekat pada tanah ini, dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjelaskan, Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam buku ini dipaparkan upaya untuk mencapai keseimbangan tersebut dalam tiga landasan hukum pengadaan tanah, yakni Keputusan Presiden No. rugi bagi pemilik tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. “Apabila lokasi pengadaan tanah masuk dalam. Dengan UU Pengadaan Tanah, diharapkan kebutuhan lahan untuk infrastruktur dapat lebih mudah dipenuhi. 11 Th 2020 tentang Cipta Kerja PP No. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Dari UU No. Menurut Dewi, perubahan tersebut dapat mempercepat alih fungsi tanah pertanian dan mengancam keberadaan kelompok petani. com - Indonesia Center for Environtmental Law (ICEL) mengkritisi ditetapkannya Desa Wadas sebagai lokasi tambang (quarry) andesit pendukung Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pengadaan tanah dapat dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah. id, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menyebutkan sebagai berikut : 1. Dasar Hukum Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (“UU 2/2012”). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Menurut pasal 6 ayat (1) Keppres No. 5. Pengadaan Tanah Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Apa itu UU Pengadaan Tanah? UU Pengadaan Tanah, disingkat UUPG, adalah undang-undang yang mengatur tentang proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan negara. Indonesia. Sementara 2. Sidang pengujian Undang-Undang No. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk mewujudkan tersedianya tanah untuk digunakan dalam berbagai kepentingan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 2/2012 juga menyebutkan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. [1] Pasal 9 ayat (2) UU 2/2012. d ,hE î ì í õ W > <^ E : /, W< W Zt </> E WZKs/E^/ : t d E' ,panitia pengadaan tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur. ”. 6631, jdih. Karena pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pertamina dilaksanakan untuk membangun infrastruktur minyak dan gas, maka hal tersebut dikategorikan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang. UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum: Pasal 123: 1. Undang-Undang Pokok Agraria memberikan landasan hukum bagi pengambilalihan tanah dengan menentukan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Persiapan; c. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Setelah mempelajari Modul ini, diharapkan mahasiswa mempunyai Kompetensi. Hubungan Antar Peraturan. bahwa berdasarkan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak atas tanah hapus antara lain. 12 Tahun 2012 menganut prinsip keseimbangan. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan VI. perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; d. 7, TLN No. dan pengadaan tanah pengganti Tanah Desa yang dilepaskan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Bupati. JAKARTA: Pemberlakuan UU No. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pasal 122 – 123), dengan garis besar pengaturan: 1. Dilansir dari unggahan akun Instagram resmi Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian ATR/BPN, terdapat empat regulasi sebagai dasar hukum pengadaan tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; c. Permasalahan Peran penting Penilai Tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, khususnya dalam menentukan nilai/harga tanah sebagai dasar pemberianUU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum beserta kebijakan lainnya menunjukkan ciri-ciri tersebut. Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Keempat tahap tersebut adalah perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil. Beranda. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa unsur-unsur pengadaan tanah, yaitu: 1. Ayat (3) UUD yuncto Pasal 1 dan 2 UU Pokok Agraria) c. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yang sumber dananya. PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM I. Adapun terdapat istilah jurnalistiknya yang memiliki. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 mengatur mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang. 2021/No. Tipe Dokumen. Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan. Related Posts. perencanaan; b. Maria menyoroti poin pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ditambah di omnibus law UU Cipta Kerja. [2] Pasal 33 jo. Pada dasarnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. 4. Webinar Hukumonline 2021 menjelaskan ketentuan UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. umum. Disertasi ini membahas mengenai fungsi sosial dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Peraturan: 2: Jenis/Bentuk Peraturan: Undang-Undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan: 14 Januari 2012: Tanggal-Bulan. Dalam artian pengaturan. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang tertuang dalam UU No 2 Tahun 2012 diatur dalam UU Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah No. 42/PUU - XII/2014 – digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (7/5) siang. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 44, bahwa objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. pengadaan tanah. Belum Tersedia. Untuk itu, tahun 2012 pemerintah menerbitkan UU No. peraturan. Perpres No 71 Tahun 2012-Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum B-1. (7) Laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. 2 Tahun 2012 yang disempurnakan melalui UU Cipta Kerja. UU No. Dengan hal itu meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa kepastian hukum di bidang pertanahan. Dilansir dari unggahan akun Instagram resmi Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian ATR/BPN, terdapat empat regulasi sebagai dasar hukum pengadaan tanah. anggaran 11. 13. TENTANG . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 11/2020 tentang Cipta Kerja. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kelima peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Cipta Kerja terkait tanah tersebut adalah PP No. Faturrahim, Faturrahim. 8. JAKARTA, KOMPAS. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, mengatur empat tahapan pengadaan tanah. Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini. CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021. Namun sebagai dasar penetapan ganti rugi tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman diatasnya mengacu pada peraturan menteri negara agraria/kepala bpn no. maksud dan tujuan rencana pembangunan; b. Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bisnis. ABSTRAK: Untuk menyelaraskan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kemudian undang-undang tersebut. Dalam pasal 125 ayat (4) UU Cipta Kerja, tertulis bahwa fungsi Bank Tanah adalah melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Sementara pada PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diklaim dapat menjawab kendala dan. JAKARTA, KOMPAS. Untuk masyarakat umum, khususnya yang terkena proses pengadaan tanah, buku ini membantu pemahaman bagaimana pengadaan tanah itu dilakukan dan sekaligus memberikan informasi tentang hak-hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Agoes. 2/2012 juga menyebutkan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. com - Mitigasi risiko dalam percepatan pengadaan tanah di Indonesia perlu dilakukan, terutama pembangunan infrastruktur. UU Cipta Kerja dan PP turunannya ini makin membuat Azim terpojok karena pengadaan tanah makin dimudahkan. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hum. pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 2/2012”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang. dalam UU Pengadaan Tanah yaitu kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan Tanah. 229)::. (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dilaporkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. penyelenggaraan pengadaan tanah dengan UU yang dahulunya diatur dengan Perpres membuat landasan hokumnya menjadi lebih kuat. Judul. 2, hlm. Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Payung pengadaan tanah di IKN itu diturunkan dalam payung Perpres No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (selanjutnya disebut UU 2 / 2012), dalam pasal 35 disebutkan bahwa dalam hal bidang tanah tertentu Modul VII . Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 2015/NO. Jurnal Pembaharuan Hukum 2, no. [3] Pasal 31 ayat (1) UU 2/2012. Objek Pengadaan Tanah . bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 2022. Rencana pengadaan tanah disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah yang paling sedikit memuat: 1) maksud dan tujuan rencana pembangunan; 2). Selain itu, kata Arief, penguatan hak tersebut mencerminkan kehadiran negara untuk menata sekaligus mempertahankan keberadaan tanah negara serta ulayat. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Salah satu produk hukum yang hendak diundangkan pada era Kabinet Indonesia Bersatu Ke II adalah Undang-undang Pengadaan Tanah Untuk. bpk. -. Substansi serupa ini pernah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 5280, Pasal 1 Ayat (2). ketersediaan tanah dengan upaya Pemerintah melakukan pembangunan. 13. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a yang digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan, dan/atau kawasan permukiman diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman. Gugatan yang didaftarkan 14 Agustus 2015 itu, mulai sidang pertama. Disinilah untuk selanjutnya penegakan atas UU No. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tanah individu / privat untuk memenuhi kebutuhan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum. Kamis, 14 Februari 2013 | 08:27 WIB . Tipe Dokumen. UU tersebut tidak hanya mengatur pengadaan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah, tetapi. Tahap Perencanaan; Tahap Persiapan; Tahap Pelaksanaan; Tahap Penyerahan Hasil. Dewi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. Adapun detail untuk tahapan pelaksanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan. ) JAKARTA, KOMPAS. UU Terkait: Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (2012) Sifat Arsip. PP No. ISSN 2548-7884 66 menjadi penting karena tidak jarang. TEKS. Oleh: Rahadyan Fajar Harris. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. PP ini merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang di. melalui UU No. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan. pemberian hak atas tanah 10. Keberadaan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memberikan legitimasi dan dukungan percepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur yang sedang masif dilakukan pemerintah. 19 Tahun 2021 (dalam prosesUU Pengadaan Tanah dalam hal ini juga mengatur bahwa yang diberikan ganti rugi bukan hanya soal tanah dan bangunan ataupun tanaman dan benda lainnya yang berkaitan dengan tanah tetapi ada kerugian lain yang perlu untuk dinilai yang berupa kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih. letak tanah; e. Pejabat yang Menetapkan. METADATA PERATURAN.